Logo Cahaya Perkasa Inspeksindo
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Cakupan Tempat Kerja dan Kewajiban K3
Edukasi K3

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Cakupan Tempat Kerja dan Kewajiban K3

A Admin • 13 Oct 2026 • 14 menit baca
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Cakupan Tempat Kerja dan Kewajiban K3

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Cakupan Tempat Kerja dan Kewajiban K3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan salah satu dasar hukum penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Peraturan ini menjadi titik awal untuk memahami bagaimana tempat kerja, sumber bahaya, dan tanggung jawab keselamatan kerja perlu diidentifikasi dalam kegiatan operasional perusahaan.

Bagi perusahaan, penerapan UU Keselamatan Kerja tidak cukup dilakukan dengan mencantumkan nomor peraturan dalam dokumen kepatuhan. Perusahaan perlu mengidentifikasi lokasi dan aktivitas yang termasuk dalam cakupan peraturan, menentukan pihak yang menjalankan fungsi pengurusan tempat kerja, serta memastikan persyaratan keselamatan diterapkan sesuai dengan risiko dan ketentuan teknis yang relevan.

Artikel ini membahas pengertian tempat kerja, ruang lingkup UU No. 1 Tahun 1970, kewajiban pengusaha dan pengurus, contoh penerapan di lapangan, serta bukti yang dapat membantu perusahaan mengevaluasi pelaksanaan K3.

Catatan penting: UU No. 1 Tahun 1970 tercatat berstatus berlaku pada JDIH BPK dan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan saat artikel ini diperbarui. Penerapan pada setiap kegiatan tetap perlu diperiksa terhadap naskah resmi, peraturan pelaksana, dan ketentuan teknis yang berlaku untuk jenis pekerjaan terkait.

1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup UU Keselamatan Kerja

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ditetapkan dan diundangkan pada 12 Januari 1970. Peraturan ini mengatur persyaratan keselamatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, serta penggunaan sumber produksi secara aman dan efisien.

Untuk memahami penerapannya, perusahaan perlu memperhatikan beberapa pasal utama berikut.

  • Pasal 1: menjelaskan pengertian tempat kerja, pengurus, pengusaha, dan istilah lain yang digunakan dalam undang-undang.
  • Pasal 2: menjelaskan ruang lingkup penerapan keselamatan kerja serta kategori kegiatan dan sumber bahaya yang menjadi dasar penentuan cakupannya.
  • Pasal 3: mengatur tujuan dan kategori syarat keselamatan kerja yang ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 8: berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja serta kewajiban yang ditentukan dalam pasal tersebut.
  • Pasal 9: mengatur pembinaan tenaga kerja mengenai kondisi dan bahaya di tempat kerja, alat perlindungan diri, serta cara kerja yang aman.
  • Pasal 12 dan Pasal 13: mengatur kewajiban dan hak tenaga kerja serta kewajiban orang lain yang memasuki tempat kerja sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
  • Pasal 14: mengatur kewajiban pengurus dalam memenuhi ketentuan tertentu, termasuk pemasangan syarat keselamatan kerja dan penyediaan alat perlindungan diri sesuai ketentuan.

Pasal-pasal tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari satu kesatuan. Penentuan cakupan tempat kerja tidak otomatis menjawab seluruh kewajiban teknis yang berlaku. Perusahaan tetap harus mengidentifikasi peraturan pelaksana yang sesuai dengan jenis bahaya, peralatan, instalasi, dan aktivitas yang dilakukan.

Sebagai contoh, pekerjaan pemeliharaan instalasi listrik membutuhkan pengendalian yang sesuai dengan bahaya listrik dan ketentuan teknis terkait. Sementara itu, pekerjaan di ketinggian, pengoperasian pesawat angkat dan angkut, serta pekerjaan pada ruang terbatas dapat memiliki persyaratan khusus yang perlu diperiksa secara terpisah.

2. Bagaimana Menentukan Apakah Suatu Lokasi Termasuk Tempat Kerja?

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1970 mendefinisikan tempat kerja secara luas. Pengertiannya mencakup ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, tempat tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha, dan terdapat sumber bahaya sebagaimana dirinci dalam Pasal 2. Pengertian tersebut juga mencakup ruangan, lapangan, halaman, dan area sekeliling yang menjadi bagian dari atau berhubungan dengan tempat kerja sesuai ketentuan undang-undang.

Oleh karena itu, perusahaan tidak sebaiknya menentukan cakupan K3 hanya berdasarkan alamat kantor, nama departemen, atau klasifikasi industri. Penilaian perlu memperhatikan kondisi aktual dan kegiatan yang dilakukan.

Faktor yang perlu diperiksa

  • Lokasi: kantor, gudang, bengkel, pabrik, proyek, area utilitas, halaman, atau lokasi kerja sementara.
  • Aktivitas: produksi, pemeliharaan, pemeriksaan, pengangkutan, penyimpanan, pemasangan, dan pekerjaan lain yang relevan.
  • Sumber bahaya: mesin bergerak, listrik, bahan kimia, kebakaran, ledakan, ketinggian, kebisingan, serta bahaya lain yang sesuai dengan kondisi lokasi.
  • Orang yang terpapar: pekerja perusahaan, tenaga kerja kontraktor, teknisi vendor, pengunjung, atau orang lain yang berada di area tersebut.
  • Kendali operasional: pihak yang mengatur akses, memberikan instruksi, mengoperasikan peralatan, mengendalikan sumber energi, dan menghentikan pekerjaan.

Pasal 2 memuat kategori kegiatan dan sumber bahaya yang menjadi dasar penentuan cakupan, termasuk pekerjaan dengan mesin, bahan berbahaya, konstruksi, pengangkutan, serta kegiatan yang melibatkan listrik atau sumber energi lainnya. Penilaian harus mengacu pada bunyi pasal dan ketentuan terkait, bukan semata-mata pada contoh dalam artikel ini.

Apakah kantor tanpa proses produksi dapat termasuk tempat kerja?

Kantor tidak otomatis dikecualikan dari penilaian K3 hanya karena tidak memiliki proses produksi. Perusahaan perlu memeriksa definisi tempat kerja, kegiatan yang berlangsung, sumber bahaya yang ada, dan ketentuan yang relevan.

Misalnya, sebuah kantor dapat memiliki instalasi listrik, ruang penyimpanan, area parkir, perangkat mekanis, atau aktivitas pemeliharaan. Masing-masing perlu dievaluasi berdasarkan kondisi faktualnya untuk menentukan pengendalian dan persyaratan yang sesuai.

3. Kewajiban Pengusaha, Pengurus, dan Tenaga Kerja

UU No. 1 Tahun 1970 membedakan sejumlah istilah yang penting untuk memahami tanggung jawab dalam penerapan keselamatan kerja. Pengusaha dan pengurus memiliki pengertian yang berbeda dalam undang-undang. Penentuan peran tidak sebaiknya hanya didasarkan pada jabatan organisasi atau kepemilikan lokasi, tetapi perlu memperhatikan definisi hukum dan pelaksanaan fungsi yang relevan.

Pengusaha dan pengurus

Pengusaha perlu memastikan kewajiban yang berlaku bagi kegiatan usahanya dipenuhi. Pengurus, sesuai pengertian dalam undang-undang dan ketentuan yang relevan, menjalankan fungsi memimpin langsung tempat kerja atau bagian tempat kerja yang berdiri sendiri.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu memastikan bahwa tanggung jawab K3 diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata, seperti:

  • Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko pekerjaan.
  • Memastikan persyaratan keselamatan yang berlaku diterapkan.
  • Memberikan informasi dan pembinaan sesuai kebutuhan pekerjaan.
  • Menyediakan dan memastikan penggunaan alat perlindungan diri sesuai ketentuan.
  • Menetapkan prosedur kerja, pengawasan, dan mekanisme pelaporan kondisi berbahaya.
  • Memastikan kesiapan tanggap darurat sesuai potensi keadaan darurat di lokasi.
  • Memeriksa pelaksanaan pengendalian dan menindaklanjuti ketidaksesuaian.

Daftar tersebut merupakan contoh langkah operasional untuk membantu penerapan K3. Kewajiban hukum yang spesifik tetap harus ditentukan berdasarkan pasal, peraturan pelaksana, dan karakteristik kegiatan masing-masing.

Hak dan kewajiban tenaga kerja

Pasal 12 mengatur kewajiban dan hak tenaga kerja dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Di antaranya terdapat kewajiban memberikan keterangan yang benar ketika diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja, menggunakan alat perlindungan diri yang diwajibkan, dan mematuhi syarat keselamatan kerja yang berlaku.

Pasal yang sama juga memuat hak tenaga kerja untuk meminta kepada pengurus agar syarat keselamatan dan alat perlindungan diri yang diwajibkan dipenuhi, serta menyatakan keberatan terhadap pekerjaan yang persyaratan keselamatan dan alat perlindungan dirinya diragukan, kecuali dalam keadaan khusus yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Dengan demikian, penerapan K3 membutuhkan keterlibatan pengusaha, pengurus, dan tenaga kerja. Prosedur tertulis saja tidak cukup apabila pekerja tidak memahami bahaya, pengawasan tidak berjalan, atau kondisi tidak aman tidak ditindaklanjuti.

Hubungan UU No. 1 Tahun 1970 dengan PP No. 50 Tahun 2012

UU No. 1 Tahun 1970 merupakan dasar hukum keselamatan kerja, sedangkan PP No. 50 Tahun 2012 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2012 mengatur kewajiban penerapan SMK3 bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Penentuan kewajiban harus mengikuti bunyi lengkap pasal dan ketentuan terkait.

SMK3 membantu perusahaan mengelola kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kinerja K3 secara sistematis. Penerapan SMK3 tidak menggantikan kewajiban untuk mematuhi UU Keselamatan Kerja maupun peraturan teknis lainnya.

4. Contoh Penerapan K3 di Lapangan

Memahami peraturan akan lebih bermanfaat apabila perusahaan menghubungkannya dengan aktivitas sehari-hari. Berikut beberapa ilustrasi yang dapat digunakan untuk memulai evaluasi internal.

Contoh 1: Kantor yang menggunakan gedung sewa

Sebuah perusahaan jasa menempati gedung perkantoran dan memiliki teknisi yang sesekali memasuki ruang listrik, ruang genset, atau area atap untuk melakukan pemeriksaan.

Perusahaan perlu menilai bahaya yang dihadapi teknisinya, memastikan akses dan kompetensi yang diperlukan, serta memahami prosedur keselamatan yang berlaku di fasilitas tersebut. Pengelola gedung juga perlu dilibatkan dalam hal-hal yang berada dalam kendali operasionalnya.

Kontrak sewa dapat membantu menjelaskan pembagian tugas, tetapi isi kontrak tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Contoh 2: Pekerjaan pemeliharaan oleh vendor

Sebuah pabrik menggunakan kontraktor untuk memperbaiki mesin produksi. Sebelum pekerjaan dimulai, pihak yang terkait perlu memastikan bahaya telah dinilai, sumber energi dikendalikan sesuai prosedur, personel yang bertugas memenuhi persyaratan kompetensi yang berlaku, dan komunikasi antara perusahaan dengan kontraktor berjalan efektif.

Apabila diperlukan, pekerjaan dapat menggunakan izin kerja, prosedur isolasi energi, pengawasan lapangan, dan rencana tanggap darurat sesuai tingkat risiko serta ketentuan teknis yang berlaku.

Contoh 3: Proyek dengan beberapa lokasi kerja

Perusahaan konstruksi dapat menjalankan pekerjaan di kantor proyek, area penyimpanan material, dan lokasi pemasangan peralatan. Setiap lokasi dapat memiliki sumber bahaya, kondisi lingkungan, dan pihak pengendali yang berbeda.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan penilaian risiko, prosedur kerja, pengawasan, dan bukti pelaksanaan sesuai dengan kondisi setiap lokasi. Dokumen dari satu proyek tidak boleh langsung dianggap mewakili kondisi seluruh proyek lainnya.

5. Dokumen dan Bukti Penerapan yang Perlu Dijaga

Dokumen K3 membantu perusahaan menunjukkan dasar keputusan, pembagian tanggung jawab, dan pelaksanaan pengendalian. Dokumen yang diperlukan bergantung pada kegiatan, tingkat risiko, serta peraturan yang berlaku.

Tahap Hal yang Diperiksa Contoh Bukti
Identifikasi tempat kerja Daftar lokasi, aktivitas, dan pihak yang bertanggung jawab. Daftar lokasi kerja, peta area, struktur tanggung jawab, dan daftar pekerjaan.
Identifikasi bahaya Sumber bahaya, pihak yang terpapar, dan tingkat risiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko, inspeksi, serta dokumentasi kondisi lapangan.
Penentuan kewajiban Peraturan dan persyaratan teknis yang relevan. Daftar peraturan atau legal register K3 beserta evaluasi keberlakuannya.
Pengendalian pekerjaan Prosedur, instruksi, kompetensi, dan pengawasan. Prosedur kerja, izin kerja jika diperlukan, catatan pelatihan, dan hasil inspeksi.
Kesiapsiagaan darurat Potensi keadaan darurat dan kesiapan personel serta sarana. Rencana darurat, catatan pemeriksaan sarana, dan hasil latihan jika diwajibkan atau diperlukan.
Evaluasi dan perbaikan Ketidaksesuaian, tindakan korektif, dan perubahan kondisi kerja. Laporan temuan, bukti tindak lanjut, hasil evaluasi, dan catatan peninjauan.

Tabel di atas merupakan contoh dokumentasi yang dapat membantu pengelolaan K3, bukan daftar dokumen wajib yang berlaku seragam untuk semua perusahaan. Perusahaan harus menentukan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan terkait dan dokumen tambahan yang diperlukan untuk mengendalikan risiko.

Untuk menjaga ketertelusuran, catat tanggal pemeriksaan, pihak yang melakukan evaluasi, perubahan kondisi lokasi, dan alasan suatu ketentuan dinilai relevan atau tidak relevan. Penilaian perlu ditinjau kembali apabila proses, peralatan, lokasi, atau persyaratan hukum berubah.

6. Cara Mengevaluasi Penerapan pada Pekerjaan Nyata

Perusahaan dapat memulai evaluasi dengan memilih satu pekerjaan yang benar-benar dilakukan, kemudian menelusuri hubungan antara lokasi, bahaya, persyaratan hukum, dan tindakan pengendaliannya.

  1. Tentukan batas pekerjaan. Catat lokasi, aktivitas, waktu pelaksanaan, peralatan yang digunakan, dan pihak yang terlibat.
  2. Identifikasi bahaya. Periksa sumber energi, mesin, bahan, kondisi lingkungan, serta kemungkinan paparan terhadap pekerja dan orang lain.
  3. Periksa dasar hukum. Cocokkan kondisi pekerjaan dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan identifikasi peraturan pelaksana atau ketentuan teknis yang relevan.
  4. Tetapkan tanggung jawab. Pastikan pihak yang memberi instruksi, mengendalikan akses, mengelola peralatan, mengawasi pekerjaan, dan menangani keadaan darurat telah ditentukan secara jelas.
  5. Verifikasi pelaksanaan. Bandingkan dokumen dengan kondisi lapangan. Tanyakan kepada pekerja dan pengawas apakah prosedur yang ditetapkan benar-benar dijalankan.
  6. Tindak lanjuti temuan. Tetapkan tindakan perbaikan, penanggung jawab, target penyelesaian, dan metode pemeriksaan efektivitasnya.

Evaluasi sebaiknya tidak terbatas pada pekerjaan rutin. Aktivitas yang jarang dilakukan, seperti perawatan atap, perbaikan ruang utilitas, atau pembersihan peralatan tertentu, juga perlu ditinjau karena dapat memiliki risiko khusus.

Perusahaan juga perlu memeriksa pekerjaan di luar jam operasional normal. Pengawas, petugas fasilitas, dan kontak darurat pada malam hari atau akhir pekan mungkin berbeda dengan personel pada jam kerja biasa.

7. Kesalahan yang Perlu Dihindari dalam Penerapan UU Keselamatan Kerja

Menganggap hanya pabrik atau proyek yang termasuk cakupan K3

Penilaian harus didasarkan pada definisi tempat kerja, aktivitas, dan sumber bahaya yang relevan. Nama atau kategori usaha saja tidak cukup untuk menentukan seluruh kewajiban yang berlaku.

Menggunakan UU No. 1 Tahun 1970 sebagai satu-satunya checklist

UU ini memberikan kerangka dasar keselamatan kerja, tetapi persyaratan yang lebih rinci dapat diatur dalam peraturan pelaksana dan ketentuan teknis. Perusahaan perlu memeriksa aturan yang sesuai dengan jenis peralatan, instalasi, dan pekerjaan.

Menganggap seluruh tanggung jawab berpindah kepada pengelola gedung

Perjanjian dengan pengelola gedung atau kontraktor perlu ditelaah bersama kondisi kendali operasional yang sebenarnya. Pembagian tugas administratif tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh kewajiban hukum setiap pihak.

Menyimpan dokumen tanpa memastikan pelaksanaan

Prosedur, daftar peraturan, dan catatan pelatihan perlu dibandingkan dengan praktik di lapangan. Jika pekerja tidak memahami instruksi atau pengendalian tidak tersedia, perusahaan perlu memperbaiki kondisi tersebut dan memverifikasi hasilnya.

Menyamakan ISO 45001 dengan kewajiban hukum

ISO 45001 merupakan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. UU No. 1 Tahun 1970 merupakan peraturan perundang-undangan. Keduanya dapat saling mendukung, tetapi sertifikasi standar tidak menggantikan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UU No. 1 Tahun 1970 masih berlaku?

Berdasarkan informasi yang tercantum pada JDIH BPK dan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan ketika artikel ini diperbarui pada 13 Oktober 2026, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja berstatus berlaku. Perusahaan tetap perlu memeriksa perubahan peraturan dan ketentuan terkait sebelum mengambil keputusan kepatuhan.

Apakah kantor tanpa proses produksi termasuk tempat kerja?

Tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya proses produksi. Periksa definisi tempat kerja dalam Pasal 1, ruang lingkup dalam Pasal 2, aktivitas aktual, serta sumber bahaya yang relevan.

Siapa yang bertanggung jawab atas K3 di area bersama?

Penetapan tanggung jawab harus mengacu pada ketentuan hukum dan peran aktual masing-masing pihak. Pengelola fasilitas, pemberi kerja, pengurus tempat kerja, dan kontraktor perlu mengoordinasikan aspek yang berada dalam kendali masing-masing tanpa menganggap bahwa kontrak otomatis menghapus kewajiban hukum.

Apakah pekerjaan vendor perlu dinilai sebelum dimulai?

Perusahaan sebaiknya mengevaluasi bahaya pekerjaan vendor dan memastikan pengendalian yang diperlukan tersedia sebelum pekerjaan dilakukan. Langkahnya dapat meliputi pemeriksaan kompetensi, komunikasi bahaya, izin kerja jika diperlukan, isolasi energi, pengawasan, dan kesiapan darurat sesuai karakteristik pekerjaan.

Apa hubungan UU No. 1 Tahun 1970 dengan SMK3?

UU No. 1 Tahun 1970 mengatur dasar keselamatan kerja, sedangkan PP No. 50 Tahun 2012 mengatur penerapan SMK3. Perusahaan perlu memeriksa kewajiban penerapan SMK3 berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kerja yang relevan.

Apakah perusahaan harus memiliki legal register K3?

Legal register K3 merupakan alat yang membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau persyaratan hukum yang relevan. Format, isi, dan kewajiban dokumentasinya perlu ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta kebutuhan sistem pengelolaan perusahaan.

Dokumen apa yang sebaiknya disiapkan untuk evaluasi K3?

Mulailah dari daftar lokasi dan aktivitas, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, daftar peraturan yang relevan, prosedur kerja, bukti kompetensi, hasil inspeksi, serta catatan tindak lanjut. Tambahkan dokumen lain sesuai ketentuan teknis dan risiko yang ditemukan.

9. Langkah Selanjutnya untuk Perusahaan

Penerapan UU No. 1 Tahun 1970 akan lebih efektif apabila perusahaan menghubungkan setiap persyaratan yang relevan dengan aktivitas, sumber bahaya, penanggung jawab, dan bukti pengendalian yang dapat diverifikasi.

Untuk memulai, lakukan tiga langkah berikut:

  1. Petakan seluruh lokasi dan aktivitas kerja, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan kegiatan vendor.
  2. Identifikasi peraturan yang berlaku berdasarkan bahaya, jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi operasional.
  3. Evaluasi kesenjangan antara persyaratan yang berlaku dengan kondisi lapangan, kemudian tetapkan tindakan perbaikan yang terukur.

Perusahaan juga dapat memperdalam pemahaman mengenai kepatuhan regulasi melalui referensi berikut:

Dengan pemetaan yang terstruktur, perusahaan dapat lebih mudah menentukan prioritas pengendalian, memperjelas tanggung jawab, dan memastikan penerapan K3 sesuai dengan kondisi operasional serta peraturan yang berlaku.

10. Sumber Resmi

Rujukan hukum berikut menjadi titik awal untuk memeriksa isi dan status peraturan. Lakukan pemeriksaan ulang pada sumber resmi sebelum mengambil keputusan hukum atau operasional.

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja — JDIH BPK
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja — JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja — JDIH BPK

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk memberikan informasi umum dan membantu pemetaan awal penerapan K3. Artikel ini bukan pendapat hukum dan bukan pengganti naskah resmi peraturan perundang-undangan. Penentuan keberlakuan serta pemenuhan persyaratan harus dilakukan berdasarkan kondisi faktual, peraturan pelaksana, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Tags: UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ruang lingkup UU Keselamatan Kerja cakupan tempat kerja menurut UU K3 kewajiban pengusaha dalam K3 penerapan K3 di perusahaan

Bagikan artikel ini

Bantu sebarkan informasi K3 kepada rekan kerja Anda